Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis kekurangan kepala sekolah. Saat ini, sebanyak 50.971 sekolah belum memiliki kepala sekolah definitif, sehingga dibutuhkan percepatan pemenuhan posisi tersebut.
“Kebutuhan kepala sekolah masih sangat tinggi. Ini angka yang cukup mengkhawatirkan jika kita ingin mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif,” ujar Dirjen Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani, Senin (23/6/2025), dikutip dari ANTARA.
Nunuk menjelaskan kondisi kekosongan ini meliputi:
Provinsi dengan kekurangan terbanyak adalah:
Menanggapi situasi ini, Kemendikdasmen meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah (PKS). Program ini diresmikan melalui Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Program tersebut bertujuan menyiapkan kepala sekolah dengan sistem meritokrasi dan mengutamakan kualitas kepemimpinan pendidikan.
Nunuk menegaskan bahwa PKS adalah program pengganti dari Program Guru Penggerak (PGP) yang secara resmi dihentikan sejak 18 Maret 2025, berdasarkan Keputusan Mendikdasmen Nomor 14/M/2025.
“Program Kepemimpinan Sekolah menggantikan dua aturan sebelumnya dan dibangun berdasarkan sistem yang kuat agar menghasilkan pemimpin pendidikan berkualitas di satuan pendidikan,” ujar Nunuk.
Dengan diluncurkannya PKS, pemerintah berharap pengisian posisi kepala sekolah dapat berjalan cepat, tepat, dan merata demi meningkatkan mutu pendidikan nasional.
